Satu pencarian layanan
Tidak ada hasil untuk ""
Sejarah
Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri tumbuh dari kewajiban penggunaan produk dalam negeri menjadi instrumen pemberdayaan industri nasional. Tonggak utamanya adalah rangkaian regulasi berikut.
2014
UU 3/2014
Undang-Undang Perindustrian — kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi instansi pemerintah dan BUMN/BUMD.
2018
PP 29/2018
Pemberdayaan industri — penguatan kelembagaan P3DN dan instrumen penggunaan produk dalam negeri.
2025
Permenperin 35/2025
Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN — formula yang hingga kini menjadi acuan penghitungan.
Dari kewajiban menjadi instrumen
Pengaturan TKDN berawal dari kebijakan kandungan lokal pada belanja pemerintah. Melalui UU Perindustrian dan PP 29/2018, TKDN berkembang menjadi basis sertifikasi yang menautkan industri dalam negeri dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hari ini penghitungan dan sertifikasi TKDN dilakukan melalui SIINAS dan diverifikasi lembaga verifikasi independen yang ditunjuk Kementerian Perindustrian.