Satu pencarian layanan
Tidak ada hasil untuk ""
Regulasi
Dasar hukum penghitungan dan sertifikasi TKDN. Selalu rujuk dokumen resmi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kemenperin untuk versi terbaru.
Tiga peraturan membentuk kerangka kerja TKDN: tata cara penghitungan, kewajiban pemberdayaan industri, dan penyempurnaan verifikasi. Di bawahnya, petunjuk teknis dan katalog mengatur pelaksanaan di lapangan.
Gunakan halaman ini sebagai peta. Teks otoritatif selalu dokumen JDIH, bukan ringkasan kami.
48 DOKUMEN
- 2026
Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor Industri Agro untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen Industri Agro 5/2025 — rincian komponen utama barang sektor industri agro.
perdirjen-ia-4-2026Terbaru - 2026
Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal IKFT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor IKFT untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen IKFT 3/2025 — rincian komponen utama barang sektor IKFT.
perdirjen-ikft-13-2026Terbaru - 2026
Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nomor 186 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal IKMA Nomor 263 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor IKMA untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen IKMA 263/2025 — rincian komponen utama barang sektor IKMA.
perdirjen-ikma-186-2026Terbaru - 2026
Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal ILMATE Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor ILMATE untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen ILMATE 6/2025 — rincian komponen utama barang sektor ILMATE.
perdirjen-ilmate-3-2026Terbaru - 2025
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan
Ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan — rezim sertifikasi berlaku saat ini.
permenperin-35-2025Terbaru - 2025
Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nomor 261 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Pelaku Usaha Industri Kecil dalam Rangka Penghitungan Nilai TKDN Barang secara Self Declare
Juknis validasi pelaku usaha industri kecil untuk penghitungan nilai TKDN barang secara self declare.
perdirjen-ikma-261-2025Terbaru - 2025
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Industri
Juknis penghitungan nilai TKDN barang dan nilai TKDN jasa industri.
persekjen-5-2025Terbaru - 2024
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penggunaan Mesin Produksi Buatan Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi
Penggunaan mesin produksi dalam negeri untuk fasilitas pembebasan bea masuk impor.
permenperin-82-2024Terbaru - 2024
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu
Perubahan atas Permenperin 42/2022 — restrukturisasi mesin industri pengolahan kayu.
permenperin-31-2024Terbaru - 2024
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Gula
Jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk industri gula.
permenperin-47-2024Terbaru - 2024
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya
Tata cara penghitungan nilai TKDN produk modul surya.
permenperin-34-2024Terbaru - 2024
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
permen-esdm-11-2024Terbaru - 2024
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 191.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Batas minimum nilai TKDN gabungan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur ketenagalistrikan.
kepmen-esdm-191-2024Terbaru - 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Perubahan atas PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
pp-46-2023Terbaru - 2023
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan
Perubahan atas Perpres 55/2019 — perluasan ruang lingkup dan TKDN kendaraan listrik.
perpres-79-2023Terbaru - 2023
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Tata cara pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri.
permenperin-4-2023Terbaru - 2023
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Perubahan atas Permenperin 6/2022 — spesifikasi dan TKDN kendaraan listrik (BEV).
permenperin-28-2023Terbaru - 2023
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri
Peningkatan penggunaan sediaan farmasi berbahan baku produksi dalam negeri.
kepmenkes-1333-2023Terbaru - 2023
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Penyediaan Infrastruktur melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Pengendalian penggunaan barang impor dan/atau TKA pada penyediaan infrastruktur pola KPBU.
se-menpupr-02-2023Terbaru - 2023
Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) — Buku Kedua: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
PTK-007 Revisi 05 — pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa hulu migas (SKK Migas).
ptk-007-2023Terbaru - 2022
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
Penunjukan LVI dan pengenaan sanksi administratif dalam penghitungan/verifikasi TKDN dan BMP.
permenperin-43-2022 - 2022
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
Spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan penghitungan TKDN kendaraan listrik (BEV).
permenperin-6-2022 - 2022
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro
Penghitungan nilai TKDN alat kesehatan dan alkes diagnostik in vitro.
permenperin-31-2022 - 2022
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2022 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol
Pengendalian penggunaan barang impor dan/atau TKA pada pembangunan dan pengelolaan jalan tol.
se-menpupr-21-2022 - 2022
Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
surat-menkomarves-b0087-2022 - 2022
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Panduan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ pemerintah.
surat-menko-pencatatan-pdn-pbj - 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (turunan UU Cipta Kerja).
pp-28-2021 - 2021
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
perpres-12-2021 - 2021
Surat Menteri Perindustrian Nomor S/117/M-IND/BMN/IX/2021 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perindustrian
Kewajiban penggunaan produk dengan TKDN minimal 25% pada pengadaan barang/jasa di Kemenperin.
se-menperin-s117-2021 - 2020
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
Penghitungan nilai TKDN produk farmasi.
permenperin-16-2020 - 2020
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika.
permenperin-22-2020 - 2020
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Perubahan keempat atas Permenperin 19/2010 — daftar mesin, barang, dan bahan produksi dalam negeri.
permenperin-32-2020 - 2020
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pertambangan mineral dan batubara.
permen-esdm-7-2020 - 2019
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
Percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (BEV).
perpres-55-2019 - 2019
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penilaian pencapaian TKDN belanja modal dan operasional penyelenggaraan telekomunikasi.
perkominfo-12-2019 - 2019
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk TV siaran dan radio siaran.
perkominfo-4-2019 - 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
Pemberdayaan Industri — dasar kewajiban TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan.
pp-29-2018 - 2018
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — preferensi TKDN dan produk dalam negeri.
perpres-16-2018 - 2017
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
Penghitungan nilai TKDN produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.
permenperin-29-2017 - 2017
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, Ekspor, dan Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
Penetapan industri pertahanan, perizinan produksi, ekspor, dan impor alpalhankam.
permenhan-6-2017 - 2016
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan
Pembinaan industri pertahanan.
permenhan-23-2016 - 2016
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
permendag-47-2016 - 2015
Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
Pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri.
perpres-146-2015 - 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Perubahan kedua atas PMK 176/2009 — pembebasan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan.
pmk-188-2015 - 2014
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
uu-3-2014 - 2013
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.
permen-esdm-15-2013 - 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Perubahan atas PMK 176/2009 — pembebasan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan.
pmk-76-2012 - 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan dalam rangka penanaman modal.
pmk-176-2009
- 2026Terbaru
Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor Industri Agro untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen Industri Agro 5/2025 — rincian komponen utama barang sektor industri agro.
perdirjen-ia-4-2026 - 2026Terbaru
Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal IKFT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor IKFT untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen IKFT 3/2025 — rincian komponen utama barang sektor IKFT.
perdirjen-ikft-13-2026 - 2026Terbaru
Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nomor 186 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal IKMA Nomor 263 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor IKMA untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen IKMA 263/2025 — rincian komponen utama barang sektor IKMA.
perdirjen-ikma-186-2026 - 2026Terbaru
Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal ILMATE Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor ILMATE untuk Penghitungan Nilai TKDN
Perubahan kedua atas Perdirjen ILMATE 6/2025 — rincian komponen utama barang sektor ILMATE.
perdirjen-ilmate-3-2026 - 2025Terbaru
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan
Ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan — rezim sertifikasi berlaku saat ini.
permenperin-35-2025 - 2025Terbaru
Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nomor 261 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Pelaku Usaha Industri Kecil dalam Rangka Penghitungan Nilai TKDN Barang secara Self Declare
Juknis validasi pelaku usaha industri kecil untuk penghitungan nilai TKDN barang secara self declare.
perdirjen-ikma-261-2025 - 2025Terbaru
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Industri
Juknis penghitungan nilai TKDN barang dan nilai TKDN jasa industri.
persekjen-5-2025 - 2024Terbaru
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penggunaan Mesin Produksi Buatan Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi
Penggunaan mesin produksi dalam negeri untuk fasilitas pembebasan bea masuk impor.
permenperin-82-2024 - 2024Terbaru
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu
Perubahan atas Permenperin 42/2022 — restrukturisasi mesin industri pengolahan kayu.
permenperin-31-2024 - 2024Terbaru
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Gula
Jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk industri gula.
permenperin-47-2024 - 2024Terbaru
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya
Tata cara penghitungan nilai TKDN produk modul surya.
permenperin-34-2024 - 2024Terbaru
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
permen-esdm-11-2024 - 2024Terbaru
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 191.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Batas minimum nilai TKDN gabungan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur ketenagalistrikan.
kepmen-esdm-191-2024 - 2023Terbaru
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Perubahan atas PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
pp-46-2023 - 2023Terbaru
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan
Perubahan atas Perpres 55/2019 — perluasan ruang lingkup dan TKDN kendaraan listrik.
perpres-79-2023 - 2023Terbaru
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Tata cara pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri.
permenperin-4-2023 - 2023Terbaru
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Perubahan atas Permenperin 6/2022 — spesifikasi dan TKDN kendaraan listrik (BEV).
permenperin-28-2023 - 2023Terbaru
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri
Peningkatan penggunaan sediaan farmasi berbahan baku produksi dalam negeri.
kepmenkes-1333-2023 - 2023Terbaru
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Penyediaan Infrastruktur melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Pengendalian penggunaan barang impor dan/atau TKA pada penyediaan infrastruktur pola KPBU.
se-menpupr-02-2023 - 2023Terbaru
Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) — Buku Kedua: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
PTK-007 Revisi 05 — pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa hulu migas (SKK Migas).
ptk-007-2023 - 2022
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
Penunjukan LVI dan pengenaan sanksi administratif dalam penghitungan/verifikasi TKDN dan BMP.
permenperin-43-2022 - 2022
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
Spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan penghitungan TKDN kendaraan listrik (BEV).
permenperin-6-2022 - 2022
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro
Penghitungan nilai TKDN alat kesehatan dan alkes diagnostik in vitro.
permenperin-31-2022 - 2022
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2022 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol
Pengendalian penggunaan barang impor dan/atau TKA pada pembangunan dan pengelolaan jalan tol.
se-menpupr-21-2022 - 2022
Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
surat-menkomarves-b0087-2022 - 2022
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Panduan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ pemerintah.
surat-menko-pencatatan-pdn-pbj - 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (turunan UU Cipta Kerja).
pp-28-2021 - 2021
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
perpres-12-2021 - 2021
Surat Menteri Perindustrian Nomor S/117/M-IND/BMN/IX/2021 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perindustrian
Kewajiban penggunaan produk dengan TKDN minimal 25% pada pengadaan barang/jasa di Kemenperin.
se-menperin-s117-2021 - 2020
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
Penghitungan nilai TKDN produk farmasi.
permenperin-16-2020 - 2020
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika.
permenperin-22-2020 - 2020
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Perubahan keempat atas Permenperin 19/2010 — daftar mesin, barang, dan bahan produksi dalam negeri.
permenperin-32-2020 - 2020
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pertambangan mineral dan batubara.
permen-esdm-7-2020 - 2019
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
Percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (BEV).
perpres-55-2019 - 2019
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penilaian pencapaian TKDN belanja modal dan operasional penyelenggaraan telekomunikasi.
perkominfo-12-2019 - 2019
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk TV siaran dan radio siaran.
perkominfo-4-2019 - 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
Pemberdayaan Industri — dasar kewajiban TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan.
pp-29-2018 - 2018
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — preferensi TKDN dan produk dalam negeri.
perpres-16-2018 - 2017
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
Penghitungan nilai TKDN produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.
permenperin-29-2017 - 2017
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, Ekspor, dan Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
Penetapan industri pertahanan, perizinan produksi, ekspor, dan impor alpalhankam.
permenhan-6-2017 - 2016
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan
Pembinaan industri pertahanan.
permenhan-23-2016 - 2016
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
permendag-47-2016 - 2015
Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
Pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri.
perpres-146-2015 - 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Perubahan kedua atas PMK 176/2009 — pembebasan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan.
pmk-188-2015 - 2014
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
uu-3-2014 - 2013
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.
permen-esdm-15-2013 - 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Perubahan atas PMK 176/2009 — pembebasan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan.
pmk-76-2012 - 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan dalam rangka penanaman modal.
pmk-176-2009
Sumber: JDIH Kemenperin. Verifikasi silang sebelum pengajuan.